Wates- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates dan Rupbasan Kelas II Wates melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan masyarakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kanwil kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta, Susanti Yuliandari bersama dengan tim bertempat di Ruang rapat Rupbasan Kelas II Wates, Kamis (25/02/21).
Dalam kesempatan Monev ini disampaikan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan komponen yang sangat penting dan menjadi syarat dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Saat ini penarikan data responden pada aplikasi 3A Balitbangham dilaksanakan dan dilaporkan setiap bulan berbeda dengan tahun lalu dimana penarikan data dan pelaporan dilaksanakan setiap 3 bulan (triwulan).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Wilayah dan jajarannya. Pemenuhan survei IPK dan IKM ini bisa menangatasi permasalahan maupun hambatan yang terjadi dalam pengisian survei kepada masyarakat dan dan sangat penting untuk menyikapi kendala yang ada. Adanya survei ini tujuan juga untuk memperoleh data valid tentang bagaimana kondisi di unit kerja atau satuan kerja sehingga bisa dibuat peta permasalahan dan bersifat akuntabel.
Diakhir kegiatan tersebut Kasubid mengajak Teman teman Rutan dan Rupbasan Wates untuk melakukan sharing mengenai kendala dan permasalahan yang selama ini di jumpai saat melaksanakan Survey 3A Balitbangham kepada Masyarakat. Diberikan beberapa alternatif solusi untuk menangani masalah masalah yang sering dijumpai. Kegiatan monev dari kanwil ini diharapkan dapat dijadikan tolak ukur Rutan Wates agar menjadi lebih baik untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang sangat baik.
