Wates- Dalam rangka mendukung proses penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan memperkuat pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Badan penelitian pengembangan (Balitbang) Hukum dan HAM Kemenkumham RI melaksanakan kegiatan survei kepuasan masyarakat survei persepsi korupsi dan survei integritas, atas pelayanan publik di Rutan Kelas IIB Wates Senin (10/02/2020) yang disambut baik oleh Kepala Rutan Kelas IIB Wates.
Dijelaskannya bahwa survey ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Pelayanan yang ada di Rutan Kelas IIB Wates untuk dapat diusulkan WBK. “Jadi dengan adanya Survey ini, kita bisa mengukur tingkat kepuasan masyarakat apakah pelayanan yang diberikan baik itu Pelayanan Kunjungan maupun Pelayanan Tahanan selama ini sudah baik atau harus diperbaiki”. Ungkap Tim Survey dari Balitbang Kemenkumham RI.
Kegiatan Survei Kepuasaan Masyarakat ini berlangsung Selama 2 (dua) hari dari tanggal 10 s.d. 11 Februari 2020, target Responden Survei Kepuasan Masyarakat ini terdiri dari 30 orang Pengunjung dan 30 orang Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Wates dengan cara mengisi kuesioner tentang kepuasan pengunjung tentang pelayanan yang selama ini diberikan, sampai hari Selasa 11 Februari 2020 telah terkumpul data kuisioner sebanyak 30 orang untuk Pengunjung dan 30 orang untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Wates. Dalam kesempatan ini tim survey juga melihat sarana prasarana yang telah disediakan di Rutan Wates. Beberapa sarana dalam proses perbaikan. Tentunya Rutan Wates memberikan fasilitas fasilitas yang terbaik untuk kemajuan Pelayanan Kunjungan sehingga Pengunjung Rutan merasa nyaman ketika berkunjung untuk membesuk.
dengan kedatangan Tim Balitbangham ini diharapkan bisa membantu dan memberikan masukan pada Rutan Kelas IIB Wates hal hal yang kurang atau masih perlu pembenahan terutama dengan pelayanan publik yang telah dijalankan. Melalui pengalaman dari Tim ini Rutan Kelas IIB Wates juga berharap adanya masukan-masukan terkait penilaian yang dilakukan pihak eksternal (Kemenpan RB) agar usulan untuk menuju Wilayah Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dapai kita capai dan terealisasi dengan baik.