Wates – Kepala Rutan Kelas IIB Wates, Erik Murdiyanto bersama seluruh jajaran mengikuti apel bersama mengawali Tahun 2023 bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna Hamonangan Laoly di aula Rutan Wates, Rabu (04/01/2023). Dalam sambutan Menkumham RI, Yasonna menyampaikan berbagai prestasi dan capaian telah kita torehkan salah satunya rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) terlepas dari berbagai kritik dan tanggapan, dan ini adalah suatu capaian anak bangsa karena disusun oleh anak bangsa sendiri,” ungkapnya.
Beliau juga memberikan apresiasi terhadap kinerja maksimal seluruh jajaran insan Pengayoman di seluruh penjuru negeri yang sudah bekerja secara maksimal di tahun 2022 kemarin.Diharapkan kinerja seperti ini untuk selalu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.
“Dan saya mengucapkan terima kasih atas kinerja dan prestasi yang telah dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” kata Yasonna.
Beliaupun juga mengingatkan kembali pada seluruh peserta apel bahwa resolusi Kemenkumham tahun 2023 yang sudah digaungkan itu, agar dapat segera dimaknai dan segera diimplementasikan sebagai upaya nyata kita dalam mendukung rencana kerja pemerintah di tahun 2023 ini.
“Seluruh jajaran dapat bekerja lebih cepat dan lebih tepat. Selain itu, jajaran Kemenkumham harus memiliki Sense of Belonging dan Sense of Crisis. Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM Semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan Bekerja secara Cepat, Tepat, Ikhlas, dan Hasilnya Akuntabel sehingga dapat Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Ucap Yasonna. Ini bukan kerja individu tapi ini adalah kerja kita bersama, oleh karena itu saya mengajak untuk kepada saudara memberikan tenaga fikiran waktu untuk Kementerian Hukum dan HAM. “Mengawali tahun 2023 ini saya menetapkan Resolusi Kementerian Hukum dan Ham dan mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yakni mewujudkan Kementerian Hukum dan Ham Semakin Pasti dan dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel,” ungkapnya. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan 116 target kinerja yang tediri dari 77 tingkat pusat dan 39 pada tingkat wilayah.