YOGYAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly melaksanakan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara kunjungan kerja ini dipusatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
Agenda yang akan dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selama kunjungan kerja yaitu meresmikan gedung Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dan Assesment Center Narapidana milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Sabtu(10/9/2022).
Disana beliau juga memberikan penguatan kepada Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY yang dihadiri oleh Kakanwil, Kadiv Pemasyarakatan, Kadiv Administrasi, Kadiv Imigrasi, dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Jauhari menyampaikan bahwa latar belakang pembangunan Gedung Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta baru saja selesai dibangun di Godean, Sleman adalah untuk menunjang tugas dan fungsi pelayanan bimbingan pemasyarakatan dengan lingkup kerja yang cukup besar.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah meninjau inovasi aplikasi Assessment Center Narapidana atau yang disebut ASCENA.
Aplikasi ini sebagai wadah bagi petugas pemasyarakatan dalam melakukan asesmen risiko dan asesmen kebutuhan terhadap narapidana juga dalam melaksanakan penilaian pembinaan narapidana dengan standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).
Selanjutnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan meninjau program pelatihan keterampilan bersertifikat warga binaan pemasyarakatan.
Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil memberikan pelatihan keterampilan bersertifikat kepada 311 (tiga ratus sebelas) orang WBP sampai dengan Agustus 2022 ini.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly telah mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kinerja positif jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY.
"Pembangunan gedung baru Bapas Kelas I Yogyakarta merupakan langkah strategis dan saya harapkan dapat mendukung tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan dalam peradilan pidana anak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta," ujarnya.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menilai langkah membangun Assesment Center Narapidana di Yogyakarta sangat tepat, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022.
Demikian halnya dengan pelatihan keterampilan bersertifikat bagi WBP di Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan hakikat dari pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan menyiapkan WBP menjadi manusia-manusia yang terampil sekaligus beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar memiliki bekal yang dapat digunakan setelah selesai menjalani pidana dan bergabung di tengah-tengah masyarakat.
Turut hadir Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, Staf Ahli Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto menyaksikan peresmian Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.