Wates- Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan merupakan suatu bentuk akuntabilitas kementerian/lembaga dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) saat ini tengah berproses dalam menyusun laporan keuangan semester II tahun anggaran 2021. Banyak tahapan yang telah dilalui dalam proses tersebut. Semua itu merupakan sebuah usaha nyata demi mewujudkan laporan keuangan Kemenkumham yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY menyelenggarakan Kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021. Selasa (11/01/2022) Kegiatan Rekonsiliasi yang digelar ini rencananya akan berlangsung selama 2 (dua) hari dimulai dari hari ini (11/01) sampai dengan Rabu (12/01) bertempat di Aula Westlake Resto Jl. Ringroad Barat, Baturan, Trihanggo, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman. Dalam kegiatan ini Rutan Kelas IIB Wates diwakili oleh Karutan Wates, Deny Fajariyanto dan Kasubsi Pengelolaan, Apri Sulistyawan beserta Staff Keuangan.
Kegiatan Rekonsiliasi kali ini mengusung tema “ Semakin PASTI dan BerAkhlak Pertahankan Opini WTP”. Tujuan pelaksanaan kegiatan agar penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dengan memperhatikan aspek relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami
Dalam Pembukaan Kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk menyamakan persepsi seluruh Satuan Kerja agar dapat melakukan proses penyusunan Laporan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku sehingga menghasilkan laporan yang akuntabel sehingga dapat mempertahankan Opini WTP. Selain itu juga disampikan untuk memaksimalkan anggaran di Tahun 2022 dengan melakukan penyerapan anggaran dimulai dari Triwulan Pertama di Tahun 2022.
Kegaiatan juga dirangkaikan dengan Penyerhan IKPA terbaik dan Penyerapan Anggaran Terbaik Tahun 2021.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Kepala Divisi Pemasyarakatan, Gusti Ayu Putu Suwardani dan Kepala Divisi Keimigrasian, Yayan Indriana, dan para Kepala UPT. Narasumber dan Tim Pendamping dalam kegiatan ini meliputi Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hadir secara langsung, serta Unit Eselon I lain yang mendampingi secara virtual.