Wates – Rutan Kelas IIB Wates menerima kunjungan inspeksional dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (03/07). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di lingkungan Rutan Lapas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Lili, dan turut diikuti oleh Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, serta Pejabat Fungsional Pembina Keamanan dari Kanwil Ditjenpas DIY.

Rombongan disambut oleh Kepala Rutan Kelas IIB Wates, R. Gatot Suariyoko, didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan serta Plt. Kepala Subseksi Pengelolaan. Inspeksi difokuskan pada dua aspek utama, yaitu manajemen pelayanan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta sistem keamanan dan ketertiban yang diterapkan di lingkungan rutan.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil juga melakukan kontrol keliling ke blok hunian untuk mengecek langsung sistem keamanan dan pelaksanaan pengawasan terhadap warga binaan.

"Kami ingin memastikan bahwa standar pelayanan dan keamanan di seluruh UPT pemasyarakatan, khususnya di Rutan Wates, benar-benar diterapkan secara konsisten. Keseimbangan antara pendekatan humanis dan pengendalian keamanan harus selalu dijaga," ujar Lili, Kepala Kanwil Ditjenpas DIY.

Sementara itu, Kepala Rutan Wates, R. Gatot Suariyoko, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan arahan dari Kanwil Ditjenpas DIY. Ia menegaskan bahwa jajarannya akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan tugas, khususnya dalam bidang pelayanan serta pengamanan.

"Kunjungan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pembinaan serta keamanan," tutur R. Gatot Suariyoko.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Kanwil Ditjenpas DIY dalam mengawal pelaksanaan tata kelola pemasyarakatan yang baik serta mewujudkan Rutan yang aman, tertib, dan kondusif. Semua upaya ini sejalan dengan semangat Pemasyarakatan yang Pasti Bermanfaat untuk masyarakat.

Wates – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates menggelar kegiatan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 pada Senin (01/07). Kegiatan ini berlangsung sejak pukul 07.00 hingga 14.30 WIB, bertempat di aula Rutan Wates, sebagai langkah awal pembinaan mental, karakter, dan pengetahuan dasar bagi CPNS yang baru bergabung.

Acara dibuka langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Wates, R. Gatot Suariyoko. Dalam sesi pembukaan, masing-masing CPNS diminta memperkenalkan diri sebagai bentuk awal pengenalan dan membangun rasa kebersamaan antarpegawai baru.

Dalam arahannya, Kepala Rutan menekankan pentingnya integritas, disiplin, dan loyalitas terhadap institusi. Ia juga mengingatkan agar para CPNS menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum dan terus mengasah kompetensi diri.

"Jadilah pribadi yang taat aturan, berintegritas tinggi, loyal kepada institusi, dan tangguh dalam menjalankan tugas. Hindari segala bentuk pelanggaran norma maupun hukum, baik selama masa CPNS maupun setelah diangkat menjadi PNS," tegas R. Gatot Suariyoko.

Lebih lanjut, beliau mengajak seluruh CPNS untuk menjadikan masa orientasi ini sebagai titik awal dalam membangun karir yang profesional dan berdedikasi. "Teruslah belajar untuk meningkatkan kompetensi dan jenjang karir. Jadikan pengalaman awal ini sebagai bekal menghadapi tantangan di masa depan," tambahnya.

Kegiatan orientasi dilanjutkan dengan pengarahan teknis dari Plt. Kasubsi Pengelolaan. Orientasi akan berlangsung selama satu bulan, mulai 1 hingga 31 Juli 2025, dengan materi kegiatan yang meliputi kesamaptaan fisik, pembelajaran tentang tugas dan fungsi pemasyarakatan, serta pelatihan teknis dasar pengamanan.

Dengan pelaksanaan orientasi ini, diharapkan para CPNS dapat memahami karakteristik lingkungan kerja di pemasyarakatan dan siap mengemban amanah sebagai insan yang profesional, berintegritas, dan berdedikasi tinggi.

Wates – Dalam rangka mendukung 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates terus menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan yang humanis. Salah satu bentuk konkret dari komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan bakti sosial berupa penyaluran bantuan kepada enam Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang digelar pada Senin, 30 Juni 2025.

Bertempat di lingkungan Rutan, Kepala Rutan Wates, R Gatot Suariyoko, secara langsung menyerahkan paket bantuan berisi kebutuhan pokok seperti gula, teh, dan kopi kepada para WBP, didampingi oleh pejabat struktural. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun harmoni dan solidaritas antar insan pemasyarakatan, serta mendukung penuh transformasi layanan pemasyarakatan yang lebih peduli dan inklusif.

“Bantuan ini bukan sekadar pemberian materi, tapi wujud dari semangat kebersamaan dan perhatian kami terhadap warga binaan. Kami ingin memastikan bahwa di tengah keterbatasan, mereka tetap merasakan nilai kemanusiaan dan kepedulian,” ujar Karutan Wates, R Gatot Suariyoko, di sela kegiatan.

Para penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mereka mengapresiasi langkah Rutan Wates yang terus mendukung proses pembinaan melalui pendekatan yang lebih empatik dan konstruktif.

Karutan Wates juga menegaskan bahwa kegiatan sosial semacam ini akan terus diupayakan secara berkala. “Kami tidak hanya fokus pada pengamanan, tapi juga berupaya membangun sistem pembinaan yang memberi ruang bagi tumbuhnya harapan, keadilan, dan hubungan yang harmonis antara warga binaan dengan lingkungan sekitar,” tambahnya.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai pemasyarakatan berdampak, sekaligus mendukung target pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Jakarta, INFO_PAS – Kawasan perkampungan Budaya Betawi, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa dipenuhi ratusan Klien Pemasyarakatan yang melakukan aksi bersih-bersih lingkungan. Hal ini menandai peluncuran ‘Gerakan Nasional Pemasyarakatan, Klien Balai Pemasyarakatan Peduli 2025’ pada Kamis (26/6) sebagai implementasi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan mulai berlaku tahun 2026, khususnya terkait pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi Klien Pemasyarakatan. Aksi Bersih - Bersih ini juga dilaksanakan serentak oleh klien pemasyuarakatan di 94 Bapas seluruh Indonesia

“Hari ini, Klien Bapas seluruh Indonesia hadir untuk bekerja dan berkontribusi secara nyata an sukarela, membersihkan fasilitas umum, membantu masyarakat, terlibat dalam kegiatan sosial yang berdampak langsung. Ini bukan hanya simbol kesiapan Pemasyarakatan menyambut implementasi pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana non penjara, ini juga adalah bukti bahwa Pemasyarakatan siap mengambil bagian dalam implementasi KUHP melalui pelaksanaan kerja sosial,” kata Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam sambutannya, sekaligus melaunching Aksi Nasional, Klien Bapas Peduli, Kamis (26/6) di Perkampungan Budaya Betawi.

Ia menegaskan alternatif pidana bertujuan memasyarakatkan kembali terpidana sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat melalui kerja sosial. “Kerja sosial ini bukan sekadar kerja sukarela semata, tetapi bentuk penebus kesalahan mereka kepada masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan,” terangnya.

Menteri Agus juga mengungkapkan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Balai Pemasyarakatan siap mengulangi kesuksesan penanganan pidana kasus Anak, dengan dampingan dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas yang mengutamakan ketetapan Diversi dan putusan non penjara bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), sejak berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga sejak berlakunya di tahun 2012 jumlah hunian Anak di lapas rutan mampu turun drastis, dari yang sebelumnya 7000 an anak menjadi 2000 Anak di LPKA dan Lapas Rutan hingga saat ini. Ia mengaskan kembali bahawa Pemasyarakatan siap mengulangi keberhasilan tersebut pada kasus pidana pelaku Dewasa, “selain meningkatkan kualitas pelaksanaan pidana, pidana alternatf juga berpotensi besar menurunkan angka overcrowding yang selama ini menjadi permasalahan klasik di lapas rutan.”

Lebih lanjut Menteri Agus menjelaskan peran PK Bapas yang sangat kompleks, “PK tidak hanya sebagai pelaksana fungsi pembimbingan kemasyarakatan, namun juga arsitek yang merancang dan mendesain kembali jembatan reintegrasi, jembatan yang sempat terputus akibat suatu tindak pidana, dan jembatan itu dibangun kembali dengan semangat gotong royong antara klien, masyarakat, Pemasyarakatan, Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah daerah terhadap perbuatan menyimpang yang terabaikan,” tegas Menimipas.

Prof Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang juga turut hadir, menyampaikan bahwa aksi bersih-bersih oleh Klien Pemasyarakatan adalah sebagai salah contoh pelaksanaan pidana kerja sosial nantinya. “Saya sangat exited pada kegiatan bersih-bersih serentak oleh klien Pemasyarakatan. Ke depannya akan ada bentuk pidana alternatif lainnya untuk pidana kerja sosial, dan saat ini sedang disusun rancangan pelaksaan pidana alternatif tersebut.”

Harkristuti juga menyebutkan bentuk pidana alternatif kerja sosial lain, yang nantinya akan diterapkan, seperti pelayanan di Panti Jombo, Panti sosial, membantu di berbagai lembaga, misalnya sekolah, atau membantu di panti-panti sosial, tempat rehabilitasi . Ia juga menyebutkan bahwa klien Pemasyarakatan juga dapat memberikan pandangan, motivasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan kesalahan yang sama yang pernah mereka perbuat. Ia juga menyampaikan secara langsung kepada Menteri IMIPAS tentang kebutuhan PK baik kualitas dan kuiantitas, dan telah direspon postif oleh Menteri IMIPAS.

Gerakan Nasional Pemasyarakatan, Klien Balai Pemasyarakatan Peduli 2025’ diharapkan menjadi momentum dimulainya kontribusi langsung Klien Pemasyarakatan kepada masyarakat melalui Aksi Sosial, yang selanjutnya akan dilaksanakan rutin setiap bulannya, hingga ptiba waktunya pelaksanaan pidana kerja sosial diterapkan
“Kami seluruh jajaran Pemasyarakatan, sesuai arahan Bapak Menteri IMIPAS siap mendukung penerapan pidana alternatif mulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post ajudikasi,”tegas Mashudi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, “Hal ini makin menegaskan motto ‘Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat.”

Setelah pelaksanaan launching Menteri Agus meninjau dan menyaksikan 150 Klien Pemasyarakatan Jakarta melakukan aksi bersih-bersih lingkungan Perkampungan Budaya Betawi, mulai dari area fasilitas umum, area taman hingga danau yang ada di sana. Aksi serupa juga serentak dilakukan oleh klien Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.
Sebelumnya, Klien Pemasyarakatan hanya mencakup mereka yang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Asimilasi. Dengan berlakunya KUHP baru, jenis Klien Pemasyarakatan bertambah dengan hadirnya Klien pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Hal ini menjadi bagian dari reformasi pemidanaan yang lebih humanis dan berbasis restorative justice.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Imipas, APH, seperti Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan, serta stakeholder terkait lainnya, yang hadir juga sevcara virtual seluruh Kakanwil, Bapas, kepala daerah dan penegak hukum serta stakeholder lainnya di seluruh wilayah.